Gubernur VBL Minta BPKP Serius Lakukan Pendampingan Untuk Penertiban Administrasi Pemerintahan Daerah
KUPANG; Jejakhukumindonesia.com,Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk serius melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT terutama dalam urusan penertiban administrasi keuangan dan aset.
“Sebagai Gubernur, saya inginkan agar tugas pembinaan dan pengawasan BPKP terus didorong dan ditingkatkan sehingga pekerjaan BPK menjadi lebih ringan. Selama ini, masalah paling serius dan masih sulit dilakukan adalah pemahaman bagaimana menertibkan administrasi Pemerintahan. Baik itu di level Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota,” jelas Gubernur VBL saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP NTT dari Iwan Agung Prasetyo kepada Sofyan Antonius.
Gubernur secara khusus menekankan tentang penertiban administrasi terkait aset Pemerintah Daerah. Banyak sekali Aset Provinsi NTT yang sangat potensial diabaikan dan dibiarkan tertidur selama ini. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan dalam pengelolaan aset. Padahal aset-aset itu adalah kekayaan daerah.
“Masalah aset (pemerintah) ini jadi masalah luar biasa. Sertifikat dan segala urusan administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan tidak diurus dengan baik karena dianggap itu milik pemerintah, sehingga sering kali diambilalih oleh pihak lain. Padahal menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, aset-aset itu bentuk kekayaan daerah, tidak boleh dibiarkan tidur dan terlantar. Kami perlu pendampingan lebih intensif dari BPKP untuk mewujudkan Provinsi ini kuat dalam administrasi terhadap aset,” jelas pria asal Semau tersebut.
Lebih lanjut, Gubernur VBL juga menjelaskan sedang menyusun konsep surat untuk dikirimkan ke Menteri Keuangan agar aset milik Pemerintah Daerah bisa dianggunkan ke Bank. Sehingga bisa dapatkan pinjaman dalam membangun infrastruktur seperti jalan, air dan rumah sakit.
“Kami punya aset Provinsi, tapi kami tidak boleh pergi ke bank dengn membawa aset itu untuk berhutang. Tapi kalau kami kerjasama dengan pihak ketiga, dia boleh gunakan aset itu untuk berhutang. Ini khan tidak masuk akal. Harusnya aset itu bisa diagunankan langsung ke bank (oleh pemerintah daerah,red). Karenanya, regulasi dan aturan seperti ini kita usulkan perlu ditinjau lagi. Ini juga salah satu wujud dari cara berpikir birokrat enterpreneur yang inovatif. Kenapa harus kerja sama dengan pihak ketiga, baru asetnya bisa diagunankan, kenapa bukan Pemerintah Daerah saja yang agunankan untuk bangun infrastruktur bagi kemajuan NTT?,” ungkap Gubernur Viktor.
Pada akhir sambutannya, mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu berharap agar kerjasama antara BPKP dengan Inspektorat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTT terus ditingkatkan. Terutama pengembangan sistem informasi.
“Teknologi informasi penting agar pengawasan lebih gampang dan efisien terutama di Provinsi Kepulauan seperti NTT ini. Sistem Pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Saya harapkan agar Bupati/Walikota dan lembaga BUMD bisa kerja sama dengan BPKP terutama dalam meningkatkan sumberdaya manusia di setiap instansi. Sehingga kita mampu berikan pelayanan terbaik. Mimpi untuk jadikan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus kita tunjukkan lewat kerja nyata,” pungkas Gubernur VBL.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Salih Salamah dalam sambutannya mengungkapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah diperlukan sumber daya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkualitas. BPKP telah mengembangkan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan berikan kegiatan dan jasa-jasa berupa _assurance_ (memberikan pendapat atau penilaian) dan _consulting (konsultasi)._
“Dukungan itu berupa implementasi SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, pendampingan tata kelola koorporasi baik itu BLUD, BUMD, BUMDes dan PDAM. Peningkatan standar optimalisasi pendapatan hasil daerah. Peningkatan opini laporan keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Juga sinergi pengawasan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern. Demikian pula kerjasama terkait audit keinvestigasian, program pencegahan korupsi dan berbagai kegiatan lainnya untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan untuk wujudkan pemerintahan yang bersih,” jelas Salih.
Dijelaskan Salih, pada tahun 2020, BPKP telah lakukan pengawalan proyek strategis nasional di NTT senilai Rp 638,39 miliar yang meliputi 3 kawasan pariwisata nasional di Labuan Bajo, 4 kegiatan tata kelola pertanahan, pembangkit listrik tenaga mesin gas Kupang, 4 proyek pembangunan pelabuhan, dan 6 bendungan dan irigasi. Salih berharap kerjasama dan sinergitas BPKP dan pemerintah daerah dapat semakin meningkat di tahun 2021.
“Kegiatan lain yang kami lakukan di tahun 2020 adalah pendampingan optimalisasi penerimaan hasil daerah dengan nilai potensi penerimaan daerah yang dapat dioptimalisasi sebesar Rp. 6,15 miliar. Harapannya tahun 2021 ini nilainya akan semakin meningkat. Kami pun lakukan efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp. 207,11 miliar, penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar 389, 64 miliar. Karena ada covid-19, kami juga lakukan pengawasan terhadap akuntabilitas penanganan covid-19 di NTT termasuk program peningkatan ekonomi nasional di NTT dan pengawasan penggunaan Dana Desa,” pungkas Salih.
Dalam acara yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ini, dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan oleh Pejabat Lama, Pejabat Baru, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara dan Gubernur NTT. Dilanjutkan dengan Pertukaran cinderamata antara Pemerintah Provinsi NTT dan BPKP.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD NTT, Unsur Forkompinda NTT, Kepala BPK Perwakilan NTT, Wakil Walikota Kupang, Wakil Bupati Kupang, Inspektur Provinsi NTT, dan undangan lainnya.(hm)
