HEADLINE
Peringati Sumpah Pemuda ke-96, Pj. Wali Kota Kupang Ajak Pemuda dan Pelajar Bangun Bangsa dan Jaga Kebersihan Lingkungan
Pelantikan Bupati Lembata Diwarnai dengan Aksi Demonstrasi Amppera Kupang
Kota Kupang;Jejakhukumindonesia.com Pelantikan Dr. Thomas Ola Langoday sebagai SE., M.Si sebagai Bupati Lembata diwarnai dengan aksi demonstrasi oleh sejumlah aktivis Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera - Kupang), Kamis, 16 September 2021, sekitar jam 10.00 Wita di belakang Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang.
Aksi yang koordinir oleh Alfons Making, Hendi Tedemaking, Hendra Langoday, dan kawan-kawan sebagai bentuk dukungan moril kepada Dr. Thomas Ola Langoday. Mereka menilai, pasca-meninggalnya mantan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, situasi politik di negeri 1001 paus (mamalia laut) itu berubah.
Oleh karena itu, bertepatan dengan momentum Pelantikan Bupati Lembata, Amppera Kupang menyampaikan pernyataan sikap yang menjadi aspirasi bersama kepada Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, sebagai berikut:
Pertama, mendesak Bupati Lembata untuk mereformasi birokrasi demi terwujudnya birokrasi Lembata bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Kedua, mendesak Bupati Lembata untuk segera menuntaskan persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, masalah ini pernah dijanjikan oleh Bupati Thomas untuk menyelesaikan.
Ketiga, memprioritaskan pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air) yang belum memadai.
Keempat, mendesak Bupati Lembata untuk mencopot Kepala Dinas (Kadis) yang sedang berurusan dengan masalah hukum.
Kelima, mendesak Bupati Lembata untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) agar APH menuntaskan persoalan hukum di Lembata.
Kasus yang dimaksudkan, yakni kasus dugaan korupsi Awololong, kasus tanah merdeka, kasus dugaan korupsi Weilain, kasus dugaan korupsi Kantor Camat Buyasuri, kasus dugaan korupsi Pasar Pada di Lewoleba. Sebab, masyarakat menanti kepastian hukum demi memperoleh rasa keadilan.
Secara terpisah, aktivis Amppera Alfons Making menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat pembangunan di Lembata adalah dominasi oligarki yang diduga turut mengintervensi kebijakan, memonopoli ekonomi yang berdampak pada ketidakadilan di tengah masyarakat.
Alfons berharap, Dr. Thomas harus berani untuk menata kembali Kabupaten Lembata tanpa campur tangan oligarki di sisa delapan bulan kedepan," tegasnya.
"Amppera akan terus mengontrol dan mengawasi jalannya roda pemerintahan bupati terlantik hari ini, yang salah kami kritik, yang baik dan benar kami apresiasi," ungkap Alfons Making.
Hingga berita ini disiarkan, Bupati Thomas Langoday belum memberi komentar. (eb)
