Golkar Berharap Kementerian PUPR Prioritaskan Pembangunan Jalan Nasional Wilayah IV NTT

ENDE;Jejakhukumindonesia.com,Partai Golongan Karya (Golkar) mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) memprioritaskan pembangunan Jalan Nasional NTT Wilayah IV Provinsi NTT (Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata).

Demikian disampaikan Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar DPD I Provinsi NTT, Kasimirus Bara Bheri melalui rilis tertulis yang diterima tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Minggu (27/11/2021.

"Hal ini penting karena lintasan jalan di wilayah tersebut rawan bencana," tulisnya. 

Menurutnya, di beberapa titik lintasan jalan tersebut rawan longsor, yang menyebabkan badan jalan terputus, sehingga menyebabkan badan jalan tertutup material longsor. 

Dengan demikian, lanjutnya, kondisi tersebut harus menjadi komitmen yang perlu diwujudkan yakni membangun jalan sebagaimana tanggungjawab Kementerian PUPR, agar sesuai standar jalan nasional.

"Seperti lebar badan jalan baik di jalan lurus dan tikungan," sebutnya. 

Kasimirus Bara Bheri menambahkan, bahwa selama ini PJN Wilayah NTT khususnya PJN Wilayah IV, telah melakukan kerja - kerja maksimal dan banyak hal telah dilakukan. Namun, faktor alam membuat perhatian dan penanganannya harus lebih serius termasuk besaran anggaran dan sebagainya. 

Kasimirus juga yakin, kalau Kementerian PUPR sangat terbantu dengan adanya  PJN Wilayah IV, karena mempermudah eksekusi pekerjaan jalan. Figur - figur yang bekerja pada kedua struktur tersebut sungguh mumpuni. 

"Mereka begitu aktif dalam melakukan survei dan pengecekan jalan. Apalagi pada saat bencana, jalan putus dan longsor menutupi badan jalan. Kesan publik memang cepat tanggap dan penuh tanggungjawab," pujinya. 

Minta BP2JN berkoordinasi.

Terkait hal tersebut, Kasimirus berharap para Kontraktor Pelaksana haruslah yang betul - betul memiliki rekam jejak kerja yang baik dan pengalaman yang baik. Oleh karena itu, ia juga berharap sebelum menentukan siapa Kontraktor Pelaksana yang menjadi rekanan, sangat diharapkan agar BP2JK NTT membangun komunikasi dan kerja sama baik dengan PPK, Kasatker dan Kepala Balai BPJN. 

Menurutnya, mengidentifikasi rekanan menjadi sangat penting, karena jangan sampai dikemudian hari munculkan soal kwalitas pekerjaan yang hasilnya minim kwalitas, bahkan buruk. 

"Karena jika ini terjadi, maka jelas - jelas indikasi kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi. Untuk itu, perlu mencari rekanan yang kemungkinan besar bebas dari persoalan hukum," pintanya.

Kasimirus lanjut mengingatkan, bahwa jika dalam pelelangan proyek pekerjaan, calon rekanan menawarkan pagu dana terendah dengan selisih miliaran rupiah, harus dikaji secara matang dan teliti dan mendalam, apakah sungguh proporsional, apakah rekanan dapat untung atau tidak. 

Kalau secara hitungan, katanya, tidak mendapat keuntungan sama sekali, maka patut dipertanyakan. Apakah betul rekanan bekerja tidak mau untung? Jika demikian, maka dikhawatirkan pekerjaan nanti tidak sesuai spesifikasi teknis, lalu masyarakat dan negara akan sangat dirugikan. (jh/tim)

Baca juga