Pemkot Kupang Gelar Rapat Antisipasi Badai Siklon Tropis
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Menindaklanjuti prakiraan BMKG terkait penemuan potensi pembentukan pola pusaran angin, yang dapat meningkat menjadi suspect area potensi bibit siklon tropis dan peringatan dini terkait dampak hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yang perlu diwaspadai dalam beberapa hari ke depan di beberapa wilayah termasuk Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang segera menggelar rapat koordinasi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH bersama Wakil Wali Kota, dr. Hermanus Man dan Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (24/12). Hadir dalam rapat tersebut para Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas
Wali Kota dalam arahannya menyampaikan persiapan menghadapi badai siklon tropis meskipun masih berupa suspect perlu dilakukan agar masyarakat tidak panik. Diakuinya warga tentu masih trauma dengan badai seroja yang baru terjadi beberapa bulan lalu. Untuk itu perangkat daerah terkait terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu mempersiapkan diri secara baik menghadapi situasi ini, baik berupa tenaga, stok bantuan serta peralatan yang perlu dipakai, serta membangun posko dan layanan call center 24 jam.
Pada kesempatan yang sama Wali Kota juga meminta agar para camat dan lurah turut aktif dalam mengantisipasi badai siklon tropis dengan mengimbau warga bersama-sama membersihkan saluran dan got air, agar jika curah hujan tinggi tidak terjadi banjir. Para camat dan lurah juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan BPBD untuk mendapatkan informasi akurat tentang bencana lalu diteruskan ke masyarakat guna menangkal hoax atau berita bohong yang beredar.
Wali Kota juga minta BPBD bersama camat dan lurah serta pihak terkait untuk memantau warga yang tinggal di kawasan rawan longsor serta mengidentifikasi pohon-pohon yang rawan tumbang di saat badai. Warga juga diimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan para nelayan disarankan untuk sementara waktu tidak melaut.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota juga membahas tentang capaian vaksinasi di Kota Kupang yang menurutnya diusahakan bisa mencapai target 100 persen. Vaksinasi untuk anak-anak usia 6-12 tahun diharapkan dapat dipercepat sesuai petunjuk dari pemerintah pusat. Dinas Kesehatan menyediakan vaksin dan vaksinator, Dinas Pendidikan menyediakan tempat dan siswa yang siap divaksin. Para lurah diminta untuk pro aktif mendorong warga yang belum divaksin untuk ke puskesmas agar divaksin. Dinas Kesehatan juga diminta untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang biasa menggelar vaksinasi massal seperti TNI dan Polri, agar stok vaksin tidak kadaluwarsa.
Wawali menambahkan, terkait capaian vaksinasi di Kota Kupang ada selisih kurang lebih 20 persen antara dosis pertama dengan dosis kedua. Puskesmas diminta untuk membagikan data penerima vaksin dosis pertama yang belum vaksin kedua kepada para lurah untuk segera ditindaklanjuti. Tentang vaksinasi bagi siswa SD-SMP, menurut Wawali ditargetkan pada Februari 2020 mendatang sudah mencapai 100 persen, sehingga sudah bisa diberlakukan pembelajaran tatap muka tanpa batas menjelang ujian nasional. Untuk itu Dinas Kesehatan diminta untuk menghitung berapa banyak kebutuhan vaksin untuk anak-anak usia SD-SMP di Kota Kupang.
Tentang antisipasi badai siklon tropis, Wawali minta para camat dan lurah untuk mengaktifkan posko peduli bencana dan memantau pergerakan informasi pada sosial media, terutama terkait pengumuman dan imbauan BMKG. Meski dalam suasana hari raya Natal, para camat dan lurah serta seluruh perangkat daerah diminta untuk tetap waspada dan siaga 24 jam serta siap dihubungi apabila diperlukan.
Kepala BPBD Kota Kupang, Maxi Jemy D. Didok, S.Pd, M.Si menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT terkait antisipasi suspect siklon tropis kali ini dan sudah menetapkan status kesiapsiagaan bencana sesuai SOP pada BNPB. Pihaknya sudah menyiapkan posko dan layanan call center 24 jam, serta selalu mengupdate data informasi dari BMKG yang langsung diteruskan ke para camat dan lurah untuk disampaikan kepada RT dan RW guna menangkal hoax yang beredar di masyarakat.(pkp)
