Terima Komite I DPD RI, Gubernur Usulkan Pengembangan Free Trade Zone di Perbatasan
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima kunjungan kerja dari Komite I DPD RI di Ruang Rapat Gubernur, Senin (28/3).
Dipimpin Senator asal Papua, Filep Wamafma, 11 orang anggota DPD melakukan dialog dengan Pemerintah Provinsi, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kalangan Akademisi Perguruan Tinggi terkait Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Menurut Gubernur VBL, NTT sebagai daerah perbatasan memiliki kekhususan tertentu. Tidak ada di dunia, pulau kecil seperti Pulau Timor dengan dua negara berbeda.
"Kalau hal ini dikelola dengan baik maka akan membawa lompatan yang besar bagi NTT. Tantangan kita selanjutnya adalah bahwa rumusan batas darat kita sebagian besar sudah baik, sementara itu batas laut antara kita dengan Timor Leste dan juga Australia masih belum beres dan jelas. Perlu ada kesepakatan tiga negara untuk bahas ini," jelas Gubernur Viktor.
Lebih lanjut Gubernur mengungkapkan, batas negara khususnya dengan Timor Leste hanya terkait batas politik dan kedaulatan, bukan batas budaya, sosial, ekonomi. Karena itu yang perlu dibangun bukan hanya aspek politiknya tapi juga sosial budaya, ekonomi dan perdagangannya.
"Saya sudah usulkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Luar Negeri dan juga membicarakan dengan Timor Leste terkait upaya untuk membangun dan mengembangkan free trade zone atau zona perdagangan bebas. Karena konsep ini akan sangat membantu Indonesia dan Timor Leste," jelas Gubernur VBL.
Dengan free trade zone ini, lanjut Gubernur Viktor, pendekatan perbatasan tidak hanya pendekatan politik, hukum, keamanan dan perhananan tapi juga pendekatan ekonomi dan kebudayaan. Konsep ini juga diyakini dapat meminimalisir kejahatan transnasional karena adanya regulasi yang dapat memudahkan pengawasan dalam zona itu.
"Saya yakin kalau ini dikembangkan dengan baik maka akan menumbuhkan kekuatan ekonomi baru di kawasan pasifik. Denga free trade zone juga akan meminimalisir penyebaran virus seperti flu babi dan covid 19, karena pergerakan barang dan orang dari Timor Leste dan Indonesia hanya sampai pada kawasan khusus ini sehingga mudah dipantau," jelas Gubernur VBL.
Gubernur Viktor menjelaskan agar konsep free trade zone lebih optimal, maka peran Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diperkuat. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara, harusnya Pemerintah Pusat membuat kebijakan agar semua transaski perdagangan dengan Timor Leste harus lewat NTT.
"Ini akan membawa pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan. Terima kasih kepada Presiden yang sudah membangun pos lintas batas dengan sangat megah. Desain membangun perekonomian perbatasan, bukan hanya membangun pasar, tapi lebih luas lagi itu free trade zone. Kalau bicara perbatasan harus dirumuskan dengan baik, bukan hanya politik, tapi juga sosial ekonomi, perdagangan, potensi perdagangan. Lembaga dan badan apa yang mengurusnya, dua negara bisa duduk bersama. Saya harap DPD RI juga perjuangkan hal ini," jelas VBL.
Sementara itu Ketua Tim Kunker Komite I,
Filep Wamafma mendukung agar peran provinsi NTT lebih dioptimalkan untuk membangun hubungan sosial kultural, ekonomi dan perdagangan dengan Timor Leste.
"Kami ingin mendapatkan informasi,masukan referensi dari pemerintah daerah, Forkopimda dan akademisi berhubungan dengan kebijakan, pengelolaan, peran BNPB dan BNPD, keamanan di perbatasan, penyelesaian persoalan transnasional, pendekatan hukum dan pendekatan lainnya terkait perbatasan. Kami tentu sangat mengapresiasi dan mendukung pengembangan ekonomi perbatasan agar berkembang dengan baik," jelas senator asal Papua tersebut.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkopimda Provinsi NTT, pimpinan perguruan tinggi, para staf khusus gubernur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsin NTT dan undangan lainnya.(hms)
