- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Fatuleu Dilaporkan ke Propam Polda NTT
Diskusi Publik 4 Tahun Victory-Joss untuk Percepatan Pembangunan 1 Tahun Tersisa
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna merespon baik diskusi publik yang diselenggarakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTT dengan topik "Refleksi Kritis 4 Tahun Kepemimpinan Victory-Joss" yang akan berlangsung, Kamis (8/9/2022) di Aula Utama El Tari, Kupang.
Diskusi publik dan coffee morning yang diselenggarakan ini menghadirkan peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari politisi, anggota DPR RI dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, akademisi, pimpinan LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa. Gubernur NTT, Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, SH.,M.Si akan memaparkan pembangunan NTT selama 4 tahun terakhir.
Akan tampil 5 pemateri dari latarbelakang berbeda, yakni anggota Komisi III DPR RI, Dr. Benny K Harman, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Dr. Ince D. P. Sayuna, SH.,M.Hum.,M.Kn, praktisi pertanian UKAW Ir. Zeth Malelak, M.Si, pengamat Hukum Tata Negara Undana, Dr. John Tuba Helan dan Rektor Unwira, Pater Dr. Philipus Tule, SVD. Moderator dalam diskusi ini adalah dosen FISIP Unwira, Mikhael Rajamuda Bataona.
Inche Sayuna, Rabu (7/9/2022) memberi apresiasi kepada SMSI NTT yang menyelenggarakan diskusi ini. "Saya berharap diskusi ini memainkan peran penting dalam membangun wacana konstruktif bagi kepemimpinan Victory-Joss selama satu periode," kata Inche.
Ia mengatakan, dari diskusi ini pemerintah dapat menjadikan berbagai pandangan, evaluasi, catatan dan saran sebagai input dalam menjalankan roda pemerintahan. Setidaknya menjadi base line untuk menentukan percepatan di sektor-sektor tertentu pada sisa masa jabatan satu tahun terakhir.
"Saya akan menyampaikan tujuh catatan refleksi yang saya catat dari membuka ulang agenda prioritas pemerintah Victory-Joss berangkat dari visi dan misinya," ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT ini.
Ia juga menyampaikan, ada 5 catatan yang harus diperhatikan ke depan jika ingin meninggalkan legacy yang baik. "Bisa dilakukan dalam sisa masa satu tahun untuk menjadi momentum sukses yang terus dikenang," kata Inche.
Untuk diketahui, diskusi publik ini diperkirakan dihadiri 200 peserta secara luring dan 500 peserta secara daring (online). Panitia penyelenggara juga menyiapkan link zoom untuk sejumlah peserta yang tidak bisa hadir langsung di Aula Utama El Tari.
Selain itu, karena banyaknya minat masyarakat menyaksikan diskusi ini, panitia juga menyiapkan live streaming YouTube yang difasilitas Dinas Kominfo Provinsi NTT.
Bagi warga yang ingin mengikuti jalannya diskusi ini bisa langsung mengakses channel YouTube Diskominfo Prov NTT atau klik https://www.youtube.com/watch?v=8FOq54S2y5A.
Ketua Panitia Pelaksana, Laurens Leba Tukan, Rabu (7/9/2022), mengatakan persiapan sudah 90 persen. Oleh karena itu, dipastikan diskusi publik ini bakal dihadiri para peserta yang mencapai ratusan orang, baik secara luring maupun daring. "Peserta yang kita undang juga datang dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pimpinan partai politik, anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, pimpinan LSM, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat," kata Laurens.(tim)