Biro APim Gelar Bakohumas I Tahun 2023, Membahas Pengembangan Tanaman Hortikultura Untuk Pengendalian Inflasi

 

KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Dalam rangka membangun sinergitas penguatan kapasitas antar lembaga terkhususnya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah inflasi, maka Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT menyelenggarakan Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) I Tahun 2023 dengan tema ‘Pengembangan Tanaman Hortikultura, dalam rangka Pengendalian Inflasi di Nusa Tenggara Timur'. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Ima Kupang pada Kamis (23/02/2023).

Dalam Kegiatan tersebut, hadir sebagai pemateri adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT : S. Donny H. Heatubun, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT : Lecky Frederich Koli, S. TP. Kegiatan ini juga dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT : Johanna E. Lisapaly, dan dimoderatori oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT : Prisila Q Parera.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Johanna E. Lisapaly dalam sambutannya menyampaikan terkait pengendalian inflasi dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, lembaga perbankan, juga masyarakat dalam hal ini adalah kelompok tani. 

“Pemerintah perlu melakukan sinergitas sehingga ada kesepahaman dan memastikan adanya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi. Kita mengapresiasi Biro Administrasi Pimpinan yang berinisiatif melaksanakan kegiatan ini dan juga mengundang narasumber yang berkompeten,” ungkap Mantan Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT ini.

Johanna yang adalah Kadis Perternakan Provinsi NTT ini juga menjelaskan bahwa tanaman hortikultura banyak dikembangkan di Provinsi NTT. 

"Dalam dinamika pasar, komoditi hortikultura seperti cabe, tomat, bawang dan lain-lain ini, sering menyebabkan inflasi. Tanaman hortikultura perlu ditata dan dikelola secara baik, supaya bisa melayani permintaan pasar. 

“Masing-masing wilayah di Nusa Tenggara Timur dapat dengan mudah mengembangkan tanaman hortikultura. 

Tentunya pengembangan tanaman hortikultura dapat dilakukan secara kolaboratif, agar memberi dampak positif bagi ketahanan pangan maupun pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah,” tambah Johanna Lisapaly yang juga adalah Mantan Asisten III Sekda Provinsi NTT.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun saat menyajikan materinya dengan judul : ‘Perkembangan Ekonomi Terkini Provinsi NTT’ menjelaskan bahwa pada Januari 2023 gabungan 3 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi NTT yakni Kota Kupang, Maumere dan Waingapu mengalami inflasi sebesar 1,01 %.

“Untuk upaya pengendalian inflasi tahun 2023  ini, fokus kami pada komoditi cabai rawit, cabai merah, sayuran, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur ayam dan ikan. Dengan melakukan implementasi 4K, yakni K1 Keterjangkauan Harga; yaitu dengan melakukan operasi pasar, sidak pasar dan bazar secara rutin di pasar tradisional disesuaikan dengan hari survei BPS. Juga melakukan pemantauan komoditas bahan pokok secara berkala di pasar tradisional,” kata Donny.

Ia menambahkan untuk K2 Ketersediaan Pasokan dengan optimalisasi, perluasan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan pangan, K3 Komunikasi Efektif; yaitu dengan melanjutkan gerakan urban farming di kalangan masyarakat dan terakhir K4 Kelancaran Distribusi dengan mengkoordinasikan dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan peran subdistributor.

Sementara itu, narasumber kedua, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Lecky Frederich Koli, yang biasa disapa Luki, juga menyampaikan materinya tentang Upaya-upaya Pemerintah Provinsi NTT Untuk Pengembangan Hortikultura dan Dampaknya, dalam rangka Pengendalian Inflasi di NTT.

“Hotikultura baik tanaman sayuran ataupun cabe dan bawang perlu terus ditingkatkan produksi dan ketersediaannya serta dijaga stabilitas pasokannya. Beberapa komoditi hortikultur segar masih memberi kontribusi terhadap inflasi di NTT. Maka dibutuhkan upaya bersama secara kolaborasi dan dalam ekosistem hulu-hilir mulai dari produksi, pendampingan, akses modal, offtaker dan pasar”, ujar mantan Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT ini.

Luki juga menambahkan bahwa pangan hortikultura segar seperti cabe, tomat dan bawang harus bisa dikontrol karena dibutuhkan setiap hari, dan juga komoditi ini tidak bisa bertahan terlalu lama setelah dipanen. 

“Jadi kita dorong di setiap kabupaten juga untuk kembangkan komoditi ini agar bisa kendalikan inflasi dengan pencegahan tidak terjadi penumpukan pasokan barang ataupun kelangkaan barang,” ungkap Luki yang juga adalah Anggota Majelis Sinode GMIT.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Para Pejabat yang mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Pimpinan Lembaga Vertikal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kabag Prokopim Kabupaten Kupang.(nm)

Baca juga