- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Fatuleu Dilaporkan ke Propam Polda NTT
DARIUS BEDA DATON KEPALA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PTSP KABUPATEN/KOTA SE-NTT
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton SH menghadiri undangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi NTT dalam rangka mengikuti rapat koordinasi PTSP kabupaten/kota se-Provinsi NTT di Hotel Neo Aston Kupang.kamis, 15/06/23).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri dan dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Marsianus Jawa dan dihadiri para kepala dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten/kota se-Provinsi NTT.
Dalam rapat koordinasi tersebut saya menyampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki peran penting guna masuknya investasi di NTT.
Jika pelayanan pada dinas ini tidak sesuai standar atau belum maksimal, akan berdampak pada sulitnya mengurus ijin usaha, kurangnya minat investasi, kurang tersedianya lapangan kerja, kurangnya potensi pendapatan daerah dan tentu saja menimbulkan berkembangnya usaha illegal."jelas Ombudsman
Hal lain yang saya sampaikan adalah terkait komplain layanan PTSP dan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik lingkup PTSP se-NTT tahun 2022.
Hasil penilaian tersebut menunjukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belu memiliki nilai kepatuhan standar pelayanan tertinggi di antara pemerintah daerah yang lain pada tahun 2022 dengan score 94.05 diikuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT pada urutan ke-2 dengan score 89.74. Nilai DPMPTSP paling banyak dalam rentang nilai 54.00 – 77.99 yaitu sebanyak 13 PTSP kabupaten/kota atau sebesar 56.52% dari seluruh Pemda."sebut darius.
Lebih lanjut Terdapat tiga PTSP berada dalam rentang nilai 32.00 – 53.99 yaitu PTSP Kabupaten Alor, Sumba Tengah dan Rote Ndao. Lebih dari separuh jumlah pemerintah daerah di NTT masih memiliki nilai yang masih kurang ideal pada Tahun 2022. Penilaian pada dimensi proses yang memiliki selisih paling besar untuk mencapai kondisi ideal."ungkap ombudsman.
Dimensi proses dalam penilaian kepatuhan tahun 2022 merupakan penilaian atas pemenuhan standar pelayanan pada unit pelayanan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rata-rata DPMPTSP di Provinsi NTT pada tahun 2022 masih perlu meningkatkan lagi pemenuhan standar pelayanan publik sesuai dengan amanat UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik.;tegasnya
Terima kasih kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT dan kabupaten/kota atas diskusi ini. Semoga bermanfaat dalam pelayanan publik kepada masyarakat di provinsi NTT."tutupnya (*)