KEPALA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT MENGUNJUNGI KANWIL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton menghadiri undangan Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi NTT, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI (DJPb) di jalan Frans Seda, Kota Kupang belum lama ini.
Misi kantor ini antara lain mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal serta mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel.
Kunjungan diterima Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo dan jajaran diruang kerjanya. Adapun hal-hal yang disampaikan Kakanwil DJPb NTT pada kesempatan tersebut adalah:
pertama; bahwa saat ini jajaran Kanwil DJPb NTT telah bertekad melaksanakan pelayanan publik yang berintegritas di wilayah kerjanya. Untuk itu Kanwil DJPb NTT telah memenuhi seluruh instrumen sertifikasi ISO dan pembangunan Zona Integritas (ZI) bersama seluruh satuan kerja dibawahnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, sejumlah KPPN telah menerima piagam penghargaan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementrian PAN dan RB RI atas terpenuhinya seluruh instrumen WBK termasuk pemenuhan instrumen pada area perubahan pelayanan publik yang menjadi konsen Ombudsman RI.
Kedua; dalam rangka memastikan seluruh penggunaan keuangan desa telah sesuai dengan perencanaan serta tertib pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Kanwil DJPb NTT akan memfasilitasi pembangunan zona integritas di beberapa desa sebagai contoh.
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan mencegah terjadi penyimpangan di desa.
Ketiga; guna percepatan penyaluran dana desa di NTT, Kanwil DJPb NTT telah meluncurkan program SUKALISA.
Program ini bertujuan untuk mendorong percepatan atau menjadi desa tercepat dalam penyaluran dana desa tahun 2023. Diharapkan agar anggaran dana desa yang disalurkan setiap tahun tidak hanya sekedar cepat diserap tetapi juga anggaran tersebut digunakan secara tepat, efektif dan akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 3.026 desa di NTT.
Menyambut tekad dan semangat Kanwil DJPb NTT tersebut, saya menyambut gembira dan siap bekerja sama membangun sinergi dengan DJPb NTT dan satuan kerja dibawahnya agar membangun zona integritas di wilayah kerjanya khususnya pada pembangunan area perubahan pelayanan publik.
Terima kasih kepada Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo dan seluruh jajaran atas diskusi ini. Semoga bermanfaat untuk kemajuan NTT.(*)
