- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Fatuleu Dilaporkan ke Propam Polda NTT
Proyek Jalan Di Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat diduga Dikerjakan Asal jadi
Batakte;Jejakhukumindonesia.com,Sebanyak 8 orang tokoh masyarakat di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang keluhkan proyek jalan pengerasan berjarak 547 meter di daerahnya.
Proyek jalan itu merupakan dana swakelola Kelurahan Oenesu dan dianggarkan pada Tahun 2022 lalu.
Menurut Bertolens Timuli, Ketua LPM Kelurahan Oenesu, awalnya pekerjaan jalan itu merupakan usulan warga.
“Setelah melalui survei , ada dari Dinas PU turun survei juga. Langsung dilakukan pengukuran dengan jarak 547 meter,” jelas Bertolens, kemarin.
Sebagai Ketua LPM, sejak awal Bertolens mengetahui jika dana yang dialokasikan sebesar 256 juta.
“Dana Kelurahan. Bentuk tim Swakelola melalui rapat kelurahan. Saya ditunjuk sebagai pengawas dan pemeriksa,” jelasnya.
Usai timSwakelola kelurahan dibentuk, dikatakan Bertolens, malah ketika dana tersedia yang menjadi pengelola keuangan adalah pihak Kecamatan Kupang Barat,
“Dana ini sudah keluar tapi tim yang kelola Camat. Penandatanganan oleh Kelurahan. Semua dana dikelola langsung oleh pihak kecamatan,” jelasnya.
Sedangkan, kata Bertolens, puluhan warga yang terbentuk dalam tim swakelola tidak terlibat dalam urusan pengelolaan uang dan juga pengadaan barang.
“Kami hanya kerja saja, melalui bahan bahan yang dibutuhkan kadang kadang kurang,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa seyogyanya proyek jalan pengerasan itu harus sudah selesai dalam kurun waktu selama 4 minggu. Itu tertulis dalam perencanaan awal
Namun, proyek yang seharus selesai pada akhir Tahun 2022 itu baru bisa diselesaikan pada Bulan Juni 2023.
“Sampai hari ini semen yang dibutuhkan 570 sak. Sedangkan pemakaian itu hanya 260 sak. TPT sudah selesai mau lanjut gorong gorong awalnya dibuat semacam deker. Mereka kasi turun gorong gorong. Pada waktu gilas hancur,”
“Kami adukan ke kecamatan akhirnya rubah pipa besi 3 Dim, ternyata bukanya pipa besi tapi paralon,” ujarnya.
Sementara itu, Nehemia Ngili selaku Ketua Swa Kelola membeberkan ketidaksesuaian proyek jalan itu dengan pembangunan fisik di lapangan.
“Yang tidak sesuai adalah semen di Rap 570 yag pake hanya 260. Di RAP batu gunung tapi ini pake batu karang,” beber Nehemia
Meskipun jabatannya sebagai Ketua Tim Swa Kelola Keluraha Oenesu, Nehemia merasa heran karena justru pihaknya hanya menerima bahan yang ada.
“Tugas kami hanya terima bahan dan kerja. Keuangan Pak Camat kelola,” imbuhnya.
Terkait proyek jalan pengerasan itu, menurutnya masih ada sisa anggaran yang tidak terpakai.
“Saya lihat masih sisa dana kalau ada tolong tuntaskan kalau memang sudah habis tolongg jelaskan ke kami,” tegasnya.
Tokoh masyarakat lain, Markus Bani menegaskan hal yang sama, dia menyebut jika seharusnya ada tim swakelola yang urus.
“Ini masyarakat hanya kerja. Setahu kami kalau sudah bentuk tim sewa kelola maka mereka yang atur. Ini terbalik camat semua yang atur,”
“Ada barang yang belum lengkap contohnya semen itu. Dananya lari kemana. Seharusnya satu bulan saja. Sesuai dengan kalender kerja hanya 40 hari,” kata dia menambahkan.
Warga lain Agustinus Bani, mentakan “kami masyarakat lihat ikut di papan pengumuman. 7 februari kami hadap Pak Lurah. Yang datang ator ini jalan PaK Camat dan Pol PP. Kami pikir ini aturan sudah bagaimana. Ini dana kelurahan bukan kecamatan,”.
Agustinus menyebut jika proyek jalan yang seharusnya 547 meter hanya dikerjakan sepanjang 480 meter.
Warga lain, Obet Bengkole menduga adanya praktik pemalsuan dokumen.
“Ada dokumen yang dipalsukan seperti Tahun 2023. Dinas terkait supaya buat pemeriksaan karena ini sudah terbawa dari Tahun 2022. Karena Pak Lurah tidak tanda tangan dan ketua swakelola. Tapi ini mereka tidak pernah tandatangan,” katanya.
Pantauan media, jalan yang dibikin pengeresakan dalam proyek itu memang terlihat dikerjakan asal jadi, sebagian tanah putih pengerasan, masih kosong dibeberapa area pinggir jalan.
Hal lain, fondasi sebagai penahan terlihat dibeberapa titik dikerjakan memakai campuran yang tidak kuat. Terlihat sudah mulai rusak dan pecah.(*)