- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Fatuleu Dilaporkan ke Propam Polda NTT
AALCO Akan Terus Suarakan Kepentingan Negara-negara Asia di Tingkat Global
Bali;Jejakhukumindonesia.com,Indonesia akan terus mendorong agar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjadi organisasi yang bisa menjadi medium untuk
menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global. Berbagai
pembahasan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative
Organization (AALCO)
menghasilkan beberapa rekomendasi dan tanggapan positif dari delegasi yang
hadir.
Beberapa agenda utama pembahasan yang dilakukan selama lima hari pelaksanaan
sidang tahunan AALCO adalah tentang isu-isu terkait asset
recovery, Hukum Laut yang mencakup pula isu
illegal fishing, pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC),
Hukum Dagang dan Investasi Internasional, dan Hukum Luar Angkasa.
Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia
mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum. Usulan Indonesia ini disambut baik oleh mayoritas
negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan
membutuhkan proses yang kompleks. Negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan
lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota
AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara
anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun
akademisi.
Contact group ini nantinya dapat
menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk
membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil
kejahatan. “Kami yakin bahwa group of
experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ujar Menteri
Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.
Pembahasan mengenai illegal fishing menjadi hal yang penting bagi Indonesia karena
Indonesia mengangkat isu untuk memasukkan illegal
fishing sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC). Negara-negara anggota mencatat isu yang
dikemukakan oleh Indonesia, mengingat bahwa illegal fishing ini dapat
mengakibatkan dampak yang besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial
serta ekonomi suatu negara. Diskusi-diskusi lanjutan diperlukan dalam
pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing
sebagai tindak pidana serius.
Agenda lain yang juga menjadi
perhatian Indonesia adalah terkait isu lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara
kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi
pembangunan negara-negara berkembang, dalam pembentukan instrumen hukum
internasional. Posisi Indonesia ini sejalan dengan posisi negara-negara anggota
AALCO yang mayoritas merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap
pembangunan
Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO
menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina. Indonesia berpendapat
bahwa kekerasan dan peperangan di Palestina harus segera dihentikan, serta
untuk mendorong AALCO untuk dapat terus memberikan perteimbangan kepada International Law Commission dan Special Rapporteur sebagai bentuk
kontribusi dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum
atas isu ini. Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian akar
permasalahan konflik Israel-Palestina ini sesuai dengan parameter yang
ditetapkan PBB.
“Terkait isu ini, sangat penting
bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi yang bisa menggalang
komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari
apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang terpenting, akar penyebab
konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan
sesuai dengan parameter yang disepakati PBB,” terang Yasonna.
Pameran Produk Unggulan dan Diskusi Panel
Selain persidangan,
kegiatan 61st Annual Session of AALCO juga
menghadirkan sekitar 70 booth pameran produk unggulan dari beberapa UMKM di
Bali. Program pendukung lain yang digelar selama sidang tahunan AALCO adalah
side-event berupa diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar
negeri. Topik-topik yang dibahas pada kegiatan ini adalah tentang forum bisnis,
asset recovery, hukum humaniter, dan Hague Conference on
Private International Law (HCCH).
“Rangkaian kegiatan Sesi Tahunan AALCO ke-61 ini diharapkan
dapat menjadi pemantik bagi seluruh stakeholders terkait untuk
memperhatikan isu-isu yang berkembang secara global dan mempersiapkan Indonesia
untuk dapat memiliki suara yang dapat menggerakkan komunitas kawasan
Asia-Afrika secara khusus dan komunitas internasional secara umum,” pungkas Yasonna. (*)