- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Peringati Sumpah Pemuda ke-96, Pj. Wali Kota Kupang Ajak Pemuda dan Pelajar Bangun Bangsa dan Jaga Kebersihan Lingkungan
KEPALA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT MENGUNJUNGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TTU
TTU;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton SH mengunjungi Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu. Kunjungan diterima Kepala Dinas Kesehatan, Robert Tjeunfin dan tim di ruang kerjanya Rabu, 18/10/23)
Kunjungan ini antara lain bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh tim penilai Ombudsman RI Perwakilan NTT ke dinas kesehatan pada bulan Agustus lalu telah berjalan dengan baik sesuai pedoman penilaian.
Sebagai informasi bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI dilakukan setiap tahun dan hasil penilaian akan diumumkan dan diserahkan kepada seluruh kepala daerah pada akhir tahun.
Dalam penilaian tersebut, tidak semua dinas dinilai,Setiap kabupaten akan diwakili oleh dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas dukcapil, dinas penanaman modal dan PTSP serta dua puskesmas. Karena itu perbaikan seluruh komponen standar pelayanan di dinas-dinas tersebut sangat mempengaruhi hasil penilaian satu kabupaten."pungkas darius.
Kami sangat berharap agar pemenuhan seluruh komponen standar pelayanan terus dilakukan seluruh instansi sebagai kewajiban pemerintah mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan tidak memandang penilaian semata-mata dari seberapa besar insentif fiskal bagi daerah. "harap ombudsman NTT
Pelayanan publik yang baik adalah tugas utama pemerintah selain fungsi pembangunan dan pemberdayaan.
Terima kasih kepada kepala dinas kesehatan, para kepala bidang, pejabat penghubung dan duta layanan atas terlaksananya penilaian dan mohon maaf karena telah mengganggu pelayanan selama penilaian berlangsung. Semoga bermanfaat."tutup Darius. (*)