- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Fatuleu Dilaporkan ke Propam Polda NTT
KEPALA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT HADIRI RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT BERSAMA DINAS KOPERASI DAN NAKERTRANS PROVINSI NTT
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton SH menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat (PL) yang digelar unit Pemeriksaan Laporan kantor Perwakilan Ombudsman NTT di Hotel Kristal Kupang.
Rapat ini dihadiri seluruh asisten pemeriksa Kantor Perwakilan Ombudsman NTT dan dua orang pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT.
Adapun tujuan rapat PL ini antara lain ; memberikan informasi tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan ketenagakerjaan lingkup Pemprov NTT dan mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait pelayanan ketenagakerjaan.
Terdapat 3 laporan masyarakat tahun 2023 yang dibahas dalam Rakor kali ini. Tema ketenagakerjaan menjadi atensi khusus oleh karena berdasarkan data akses masyarakat yang diterima Ombudsman NTT sejak Januari - Oktober 2023, laporan dengan substansi ketenagakerjaan termasuk 6 besar substansi yang paling sering dilaporkan masyarakat NTT.
"Lanjutnya lagi bahwa Terdapat 36 akses masyarakat dengan permasalahan ketenagakerjaan yang beragam berupa; pemenuhan hak-hak pekerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pengaduan penyelesaian hubungan industrial. "ungkap ombudsman.
Dalam rapat tersebut, Viktor O. Adoe dari Dinas Nakertrans Provinsi menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dinas dalam pengawasan ketenagakerjaan di NTT antara lain; keterbatasan tenaga pengawas tenaga kerja dan mediator yang hanya berjumlah 22 orang se-NTT
Pengawas sejumlah ini harus mengawasi perusahaan sebanyak 28.902 dengan rincian perusahaan micro sebanyak 28.161, perusahaan kecil sebanyak 358, perusahaan menengah sebanyak 329 dan perusahaan besar sebanyak 54 dengan total karyawan sebanyak 35.161 orang. Ketika membuka dan menutup acara ini saya berpesan agar koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Nakertrans harus terus terbangun agar dapat menyelesaikan laporan masyarakat secara bersama-sama. "urainya
Terima kasih kepada Dinas Nakertrans Provinsi NTT dan seluruh tim unit Riksa atas terselenggaranya rapat ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.(*)