HEADLINE
Peringati Sumpah Pemuda ke-96, Pj. Wali Kota Kupang Ajak Pemuda dan Pelajar Bangun Bangsa dan Jaga Kebersihan Lingkungan
Pj. Gubernur NTT mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengendalian Inflasi pada hari Senin 19 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Gubernur NTT. Rakor yang diselenggarakan secara virtual tersebut diikuti juga oleh para Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT dan juga perwakilan dari Bulog Kantor Wilayah NTT.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian di Ruang Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam sambutan pengantarnya mengingatkan kembali kepada seluruh stakeholder terkait untuk fokus dan lebih maksimal dalam mengendalikan inflasi.
"Saya minta kita untuk fokus dalam upaya pengendalian inflasi. Dalam rapat koordinasi ini kita harus menghasilkan suatu keputusan yang sama-sama kita laksanakan. Ada saran yang baik yang kita kembangkan dan fokus bagaimana penanganannya seperti kenaikan harga barang tersebut", tutur Tomsi Tohir.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Februari 2024.
"Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) - pencatatan tanggal 12-13 & 15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) nengikuti 3 Februari 2024, terdapat 10 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH Tertinggi diantaranya Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat yakni 5,13 %, Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara yakni 4,46 %, Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah yakni 4,43 %, Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan yakni 4,28 %, Puncak Jaya di Provinsi Papua Tengah yakni 3,96 %, Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara yakni 3,95 %, Bantul di Provinsi DI Yogyakarta yakni 3,62 %, Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat yakni 3,52 %, Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni 3,39 % dan Lanny Jaya di Prov. Papua Pegunungan 3,29 %.” Papar Pudji.
“Sementara itu, 10 kabupaten/kota dengan Penurunan IPH Tertinggi diantaranya Bitung di Provinsi Sulawesi Utara yakni -7,60 %, Barito Utara di Provinsi Kalteng yakni -6,44 %, Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan yakni -6,55 %, Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara yakni -6,51 %, Minahasa di prov. Sulawesi Utara yakni -5,79 %, Poso di Provinsi Sulawesi Tengah yakni -5,73 %, Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni -5,71 %, Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan -5,62 %, Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara yakni -5,15 % dan Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni -4,60 %.”ungkap Pudji.
“Secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-3 Februari terus naik dibandingkan pada Minggu ke-1 dan Minggu ke-2 Februari”, jelas Pudji Ismartini.
Sebagai informasi, komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di atas didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras. Sedangkan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras.
Turut hadir secara virtual dari tempat masing-masing diantaranya Deputi I Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Yunus Sirundu, Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Moh Ismail Wahab, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, Paban Utama Ekonomi Keuangan Staf Ahli Panglima TNI, Bidang Ekonomi Keuangan dan Perdagangan Kol Inf Jayusman serta Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia.(*)
