HEADLINE
Peringati Sumpah Pemuda ke-96, Pj. Wali Kota Kupang Ajak Pemuda dan Pelajar Bangun Bangsa dan Jaga Kebersihan Lingkungan
KEPALA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT MENGUNJUNGI LAPAS PEREMPUAN KUPANG
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton mengunjungi Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. kamis, 7/3/24)
Kunjungan tersebut sekaligus menghadiri undangan dalam rangka publik hearing reviuw penetapan Standar pelayanan Publik (SP) dan maklumat pelayanan di Lapas.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kalapas Perempuan Dewi Andriani dan seluruh jajaran serta seluruh pengguna layanan Lapas Perempuan yaitu kejaksaan, kepolisian, pengadilan, LBH serta stakeholder lainnya. Lapas Perempuan Kupang saat ini dihuni oleh 62 orang dari kapasitas seharusnya 50 orang yang terdiri dari 56 nara pidana dan 6 orang tahanan.
Sebelum kegiatan publik hearing, saya dan tim berkesempatan mengunjungi layanan Wartel Khusus bagi para nara pidana dan tahanan. Layanan ini dihadirkan Lapas bekerja sama dengan Palapa Telkom untuk memudahkan warga binaan berkomunikasi dengan keluarganya kapan saja. Para warga binaan cukup mengisi atau top up saldo ke kartu Brizzi untuk selanjutnya kartu ini bisa dipakai untuk menelpon atau belanja kebutuhan harian di koperasi yang dibuka di dalam Lapas.
Dengan penggunaan kartu brizzi maka tidak ada penggunaan uang cash di dalam Lapas. Penggunaan kartu Brizzi di dalam lapas oleh warga binaan menurut hemat saya dapat mengantisipasi pungutan liar dalam Lapas dan karena itu dapat ditiru oleh Lapas/Rutan lain.
Ketika diberi kesempatan menyampaikan sambutan, saya menyatakan menyambut gembira tekad dan keinginan kuat jajaran Lapas Perempuan Kupang untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kerjanya. Sebab sebelumnya, Lapas Perempuan Kupang telah memperoleh piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK). "ungkap ombudsman
Selanjutnya saya berpesan, jika Lapas Perempuan Kupang telah memenuhi seluruh instrumen Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, saya akan meninjau langsung ke Lapas guna melihat kesiapan seluruh instrumen tersebut. "ujar darius.
Terima kasih kepada Lapas Perempuan Kupang atas kegiatan ini. Semoga bermanfaat. (*)
