Dari Sudut Napan, Pj. Gubernur NTT Dampingi Presiden Jokowi Resmikan 7 PLBN Terpadu

 

Belu;Jejakhukumindonesia.com,Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam peresmian 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Selasa 2 Oktober 2024. Peresmian 7 PLBN tersebut dipusatkan di PLBN Terpadu Napan perbatasan wilayah Republik Indonesia (Kabupaten Timor Tengah Utara – Provinsi NTT) dan Republik Demokratik Timor Leste (Oecusse). 

7 PLBN  yang diresmikan diantaranya PLBN Terpadu Napan Kabupaten TTU Provinsi NTT, PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Terpadu Yetetkun di Kabupaten Bovendigoel Provinsi Papua Selatan.

Peresmian 7 PLBN tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene serta penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo.

Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Menteri Dalam Negeri Selaku Kepala Nasional Perbatasan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Plt. Bupati TTU Eusabius Binsasi, Kepala PLBN Napan Don Gaspar, para tokoh adat dan masyarakat.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengungkapkan, perbatasan negara adalah wajah negara Indonesia. ”Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia, yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun yang merupakan representasi dari kemajuan negara kita,” ujar Presiden.

”Sepuluh tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan dan berfungsi sebagai buffer zone pertahanan negara kita Indonesia. Serta untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan,” jelas beliau.

Jokowi menjelaskan, dari 2015 sampai 2024 telah dibangun 15 pos lintas batas negara. Tujuh PLBN dibangun di 2015-2019 dan delapan PLBN dibangun 2020-2024. ”Hari ini kita  meresmikan tujuh pos lintas batas negara terpadu dengan total biaya Rp1,3 triliun. Yang pertama, PLBN Terpadu Napan di TTU, NTT dengan anggarannya sebesar Rp128 miliar. Yang kedua, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna di Provinsi Kepri/Kepulauan Riau dengan biaya Rp145 miliar. Ketiga, PLBN Jagoi Babang. di Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, dibangun dengan anggaran Rp224 miliar dan yang keempat, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya/anggaran Rp248 miliar,” ujar Jokowi.

“Yang kelima, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dibangun dengan anggaran Rp210 miliar. Yang keenam, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimatan Utara, dengan anggaran Rp243 miliar. Dan yang ketujuh, PLBN Yetekun, di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, di Papua Selatan, dibangun dengan anggaran/biaya Rp127 miliar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberadaan PLBN Terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia.

”Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN) Napan, Serasan, Jagoi Babang, Sei Nyamuk, Labang, Long Nawang, dan Yetekun pada siang hari ini saya resmikan,” tutup Jokowi dalam sambutannya.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, peresmian tujuh PLBN sejalan dengan arahan Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan serta Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

”Sampai dengan saat ini telah terealisasi 15 PLBN dan delapan di antaranya sudah beroperasi diantaranya PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat; PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat; PLBN Motaain di Kabupaten Belu, NTT; PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT; PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT; PLBN Skouw di Kota Jayapura, Papua; serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan,” kata Tito.

”Untuk PLBN Napan saat ini dengan kekuatan 73 personil dan telah lengkap untuk beroperasi dengan dukungan personil TNI dan Polri-Brimob dengan pelayanan secara manual. Sebelum beroperasi, di lokasi ini sebelumnya hanyalah pasar yang beroperasi setiap hari jumat dengan jumlah pengunjung kurang lebih 500 orang dari wilayah Indonesia dan 200 orang dari Timor Leste yang berlangsung hingga pembangunan PLBN Napan ini dan akses jalan. Dengan adanya akses jalan dan PLBN ini maka tentu akses masyarakat akan meningkat dan ada pertumbuhan ekonomi disini.” Jelasnya.

Plt. Bupati TTU Beri Apresiasi kepada Presiden

Sementara itu, Plt. Bupati TTU Eusabius Binsasi dalam dalam wawancara bersama Tim Peliputan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT mengungkapkan terima kasih atas kunjungan Presiden ke Kabupaten TTU sekaligus meresmikan PLBN Napan. 

”Kami sangat senang dan memberi apresiasi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang datang ke Kabupaten TTU ini untuk meresmikan PLBN Napan. Ini juga menjadi hadiah bagi kami karena untuk pertama kali beliau datang ke sini menjelang berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Presiden. Tentunya dengan PLBN Napan yang telah diresmikan sebagai titik jalur akses antara Indonesia dan Timor Leste maka akan berdampak positif bagi masyarakat karena akses jalannya sudah bagus dan mobilitas masyarakat tentu akan meningkat dan berpengaruh baik bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya(*/mn)

Baca juga