Hadiri RDP Komisi II DPR RI, Pj.Wali Kota Linus Lusi Pastikan Kesiapan Kota Kupang Jelang Pilkada Serentak 2024 Aman dan Kondusif
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/11). Rapat ini membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi NTT, NTB, dan Bali.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, didampingi Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan para anggota Komisi II DPR RI. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Penjabat Gubernur NTT bersama Penjabat Wali Kota dan Penjabat Bupati se-NTT, Penjabat Gubernur NTB bersama Penjabat Bupati/Wali Kota se-NTB, serta Penjabat Gubernur Bali bersama Penjabat Bupati/Wali Kota se-Bali. Mendampingi Pj. Wali Kota Kupang adalah Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH., M.Si.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilkada serentak, tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai pihak yang menjamin kelancaran pelaksanaan. Ia mengingatkan bahwa netralitas Penjabat Kepala Daerah dan ASN adalah faktor krusial. "Penjabat Kepala Daerah adalah pejabat karier. Jangan sampai mengorbankan karier karena ketidaknetralan," tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan terkait sanksi pidana bagi ASN yang tidak netral.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan pentingnya pengelolaan bantuan bencana secara transparan dan bebas dari kepentingan politik. Ia mengingatkan agar bantuan bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kandidat tertentu.
Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil NTT, Esthon L. Foenay, menyoroti nasib para korban bencana erupsi Gunung Lewotobi. Ia meminta pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu memastikan hak politik para pengungsi tetap terpenuhi melalui penetapan lokasi TPS yang sesuai.
Fauzan Khalid, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasdem, meminta pemerintah daerah memetakan potensi kerawanan Pilkada serentak secara mendalam, termasuk bekerja sama dengan BMKG untuk mengantisipasi potensi bencana seperti banjir dan longsor, yang rawan terjadi di Bali, NTB, dan NTT.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, melaporkan bahwa situasi di wilayah Bali Nusra masih aman menjelang Pilkada. Mengenai bencana di Flores Timur, ia menyampaikan bahwa Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, dan Forkopimda untuk memastikan pengungsi tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, SP., MP., melaporkan bahwa hasil koordinasi dengan penyelenggara pemilu telah menghasilkan keputusan untuk merelokasi 37 TPS di wilayah terdampak bencana ke enam posko khusus. Ada 17.044 pemilih yang terdampak, dan KPU akan membuka layanan pemilih di posko bencana tersebut. Data pemilih ini akan dikelola paling lambat hingga 20 November 2024. Pemprov NTT juga melakukan analisis untuk mengantisipasi permasalahan menonjol dan memetakan potensi kerawanan di setiap daerah.
Dalam kesempatan terpisah, Pj. Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., memastikan bahwa Kota Kupang siap menyongsong Pilkada serentak 2024. "Sejumlah tahapan telah berjalan dengan baik dalam situasi yang aman dan kondusif," ujarnya. Linus menyebutkan bahwa terdapat 275.085 pemilih di 552 TPS di Kota Kupang yang siap berpartisipasi dalam Pilkada. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang akan segera menindaklanjuti masukan dari Komisi II DPR RI, terutama terkait netralitas ASN dan pemetaan potensi kerawanan. Ia akan memastikan Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada yang aman, demokratis, dan netral akan menjadi fokus utama menyongsong Pilkada serentak 2024. (*/al)
